TENGGARONG, DPRD Kukar yang dimotori oleh Komisi III, belum lama ini melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tepat ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kedatangan para wakil rakyat Kukar yang didampingi sejumlah Kepala OPD seperyi dari Bappeda, Bapenda dan BPKAD tersebut untuk mempertanyakan kejelasan terkait terkait Dana Bagi Hasil (DBH) baik yang bersumber dari DBH Pajak maupun DBH Non Pajak (DBH SDA.

Ketua Komisi III DPRD Kukar Fathan Djunaidi, mengatakan dalam kunjungan tersebut rombongan DPRD Kukar diterima oleh pihak Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) diwakili oleh Kasubdit DBH DJPK Ardimansyah.

Menurut Fathan Djunaidi, ada beberapa poin penting hasil pertemuan yang dilangsungkan tersebut, yakni masalah transfer dana DBH pada triwulan ketiga oleh DJPK akan diupayakan untuk percepatan, pada awal September 2017 mendatang.

“Mengenai kepastian besaran dana yang akan ditranfer pada triwulan ketiga maupun keempat, sampai saat ini pihak DJPK belum bisa memastikan nilainya mengingat proses perhtungan masih dalam proses, khususnya yang berkenanan dengan DBH migas yang sangat ditentukan oleh realisasi lifting Migas.”papar Fathan Djunaidi.

Selain dari itu tambah Fathan Djunaidi, DJPK juga akan mengupayakan untuk menuntaskan kewajiban mereka dalam hal dana kurang bayar tahun 2015 yang mencapai Rp109 miliar yang akan diupayakan untuk dtranfer bersamaan dengan pencairan dana triwulan ketiga dan keempat.

Terkait dengan keluhan pihak Kukar akan akses terhadap proses perhitungan lifting Migas, yang selama ini dianggap kurang maksimal maka pihak DJPK menarankan agar persoalan tersebut bisa dibicarakan secara bersama sama dengan pihak terkait lainnya seperti SKK Migas, KKSS, Kemeterian ESDM, Kemnteria Keuangan dan juga Pemerintdah Daerah.awi/poskotakaltimnews.com